  |
| Ilustrasi hasil tangkapan ikan nelayan. (Ist) |
Oleh: Jerry Bambutta | Founder Forum Literasi Masyarakat Sulawesi Utara
Salah satu sub sektor strategis dalam sektor perikanan selain sub sektor budidaya dan pengolahan adalah perikanan tangkap.
Perikanan tangkap memiliki daya ungkit yang sangat besar untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat. Bersifat sebagai investasi padat karya, sub sektor perikanan tangkap bisa menyerap penggangguran karena membuka lapangan kerja, baik dari fase tangkap dan distribusi pasar.
Potensi pasar yang besar dari perikanan tangkap membuat bahan baku perikanan tangkap pelagis maupun demersal memiliki daya serap pasar yang besar, baik untuk lokal maupun ekspor.
Sayangnya, masyarakat pesisir kerap kali terkendala dengan modal untuk membangun basis investasi ini. Karena bersifat “fish agregated devices” atau “sistem perikanan yang teragregat” dari berbagai sarana penunjang, membuat peluang ini menyedot ketersediaan modal yang besar.
Salah satu contohnya adalah untuk fasilitas kapal jaring yang harus didukung dengan rumpon sebagai zona tangkap, belum lagi operasional reguler per trip membuat investasi ini kerap dimiliki oleh para pengusaha dengan modal mumpuni.
Salah satu solusi untuk membuat peluang ini merata di akar rumput masyarakat pesisir sehingga menjadi generator sosial ekonomi adalah inkubasi koperasi primer berbasis nelayan. Koperasi primer adalah koperasi berbasis anggota dari kategori nelayan. Mediasi kemitraan dengan instansi pemerintah atau pusat kementerian terkait diharapkan bisa menjadi solusi masalah di atas.
Peran pendampingan yang dikelola oleh instansi terkait di daerah, atau juga bisa diasuh oleh LSM yang bergerak dalam misi swadaya masyarakat yang memiliki volunteers terlatih dalam bidang terkait. Dengan adanya wacana strategis ini, koperasi berbasis nelayan hendaknya bukan menjadi “tujuan akhir” tapi sebagai “batu loncatan” diversifikasi investasi berbasis ekonomi rakyat.
Cakupan simpanan modal koperasi ini bisa didistribusi ke peluang investasi alternatif, sehingga akan memicu terjadinya multiplikasi investasi di bawah satu payung koperasi. Atau bisa juga diarahkan ke pengembangan armada perikanan tangkap dengan kapasitas dan daya jelajah lebih besar.
Apalagi, saat ini koperasi dipermudah, baik dari segi pembuatan legalitas dan akses dukungan bantuan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah memiliki “landscape kebijakan” koperasi yang sangat berpihak pada pengembangan koperasi yang unggul, mandiri dan sejahtera. (jb/ar)
